nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Direktorat Jendral (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) untuk berkordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk mempersiapkan metode kurikulum bela negara. 

• Inilah Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019
• Sejumlah Athan Negara Sahabat Kunjungi Pembentukan Kader Bela Negara di Batam
• Perkuat Ketahanan Negara, Kominfo Menyediakan Akses Informasi di Miangas
• Presiden Jokowi Ingatkan Bela Negara Hak dan Kewajiban Semua
• Presiden Jokowi Sebut Etos Kerja dan Disiplin Nasional, Kunci Memenangkan Persaingan Antar Bangsa

Dia mengatakan, bela negara bukan dalam arti wajib militer, tapi setidaknya bela negara itu bukan hanya tanggung jawab kepolisian dan TNI tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya PNS khususnya aparatur pemerintahan baik pusat sampai ke daerah. 

“Polpum koordinasi dengan Kemenhan dan Kemenkopolhukam untuk mempersiapkan metodenya kurikulumnya tanpa mengganggu tugas kita sehari-hari. Bisa diambil dua jam perhari, setidaknya pemahaman tersebut harus dilaksanakan dengan baik,” kata Tjahjo dalam sambutannya saat menjadi Inspektur Upacara di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/1). 

Ini juga terkait Badan Pengembangan SDM Kemendagri, kata dia jangan terlalu banyak melakukan pendidikan dan latihan (Diklat). Fokuskan saja pada masalah bela negara. Ia meminta untuk menghidupkan kembali Sespim Kemendagri. (p/ab)